Bumi sebelum kehadiran mahkluk ini adalah ekosistem yang koheren, di mana keterjalinan setiap elemennya adalah desain yang “sempurna”. Hutan, sungai, laut dan gunung adalah “tata” dengan getar takzim yang selalu menyebutNya dengan frekuensi yang kita sulit untuk menginsafi. Bagitulah yang agung itu memenuhi bumi. Setelah “kejatuhan” manusia memang menjadi lain. “Laku” baru hadir dengan ritual dan alur yang tidak biasa.  Akal, dimensi asing, karena manusia saja yang memiliki, adalah anugerah sekaligus senjata, perangkat mengkonstruksi sekaligus mendekonstruksi apapun itu “tata” yang kurang atau dianggap tidak selaras. Barangkat dari sistem ini, sebenarnya represi terhadap alam sedang dimulai, laku dengan antroposentris tengah diperagakan hingga ribuan tahun. Ketegangan tercipta antara jumlah manusia yang terus meningkat dan sumberdaya alam yang terbatas.

Barangkali ketegangan di atas, ada semacam arus yang mencemaskan setiap masa, setiap alam berbicara lain kepada kita, dengan geletar yang menyebabkan derita. Bencana. Problem ini mengisyaratkan banyak hal yang harus direvisi akan dimensi “penerimaan” manusia itu sendiri, penerimaan akan yang terbatas baik yang ada pada diri sendiri atau yang dapat dipenuhi bumi. Kita menjadi sadar atau tidak akan hal-ikhwal seperi ini, itu adalah pilihan.

Setiap persentuhan kita dengan detik yang berdetak adalah implementasi dari pilihan hidup yang kita jalani. Tepat pada waktu kita tengah menjalani prosesi itu, kita membutuhkan faktor-faktor eksternal, dimensi yang mau tidak mau kita dapat dari lingkungan yang memadai, udara yang bersih, makanan yang sealamiah mungkin. Barangkali  dari posisi ini ada yang perlu direnung ulang akan eksistensi kedirian, yang, ternyata hadir dan tidak bisa secara sendiri eksis secara penuh. Dari sinilah menciptakan ekomenis yang paling ideal dan lestari adalah pilihan yang tidak bisa dielakkan.

Barangkali peran itulah yang sering dimainkan hutan tapi sering dilupakan sebagai sistem penunjang eksistensi yang semesta, sebuah konstruksi primordial dan purbawi. Bisa jadi “siklus” atau apapun itu yang berjalin kelindan untuk menganggit yang dinamis seperti mengalir tanpa henti dan belantara rimba adalah orkestra yang bermain di sana. Ia mendendangkan harmoni sebuah simfoni yang menyentuh wilayah manusia yang paling abadi. Barangkali. (  Fatkurrahman Abdul Karim)

“Data lain yang memprihatinkan adalah dari semua kasus illegal logging yang berhasil diinvestigasi, hanya kurang dari 5 persen yang masuk ke pengadilan,” kata Laode Syarif, Chief of Cluster Security and Justice Kemitraan dalam Seminar Nasional Pemberantasan Penebangan Liar dalam Era Pemerintah SBY-JK di Jakarta, Selasa (26/5).

Fakta di atas terkait tentang bagaimana kinerja pemerintahan SBY-JK soal komitmen penanganan kejahatan hutan. Berdasarkan data dari EC-Indonesia FLEGT Support Project tentang kasus yang terjerat Inpres Nomor 4 Tahun 2005 mengenai pemberantasan penebangan kayu secara ilegal, tercatat pada 2007 terdapat 574 kasus kejahatan hutan. Dari kasus tersebut 103 kasus dalam proses penyelidikan, 437 kasus telah P-21 atau dalam proses penuntutan, dan 34 kasus telah divonis di pengadilan.

Sementara itu, pada tahun berikutnya, kasus turun menjadi 404 kasus. Sebanyak 212 kasus di antaranya sedang dikategorikan terdeteksi, 154 kasus dibawa ke polisi, 24 kasus telah berstatus P-21, dan 14 kasus sudah diputus oleh pengadilan.

Laode memberikan catatan penting. Pertama, pelaku illegal logging yang banyak diperiksa hanya pelaku kecil. Kedua, pemerintah tidak sukses menyinergikan kerja antara departemen kehutanan, polisi, jaksa, dan badan-badan pemerintah lain. Ketiga, Menko Polhukam cenderung mengalihkan isu hukum menjadi isu politik. “Misalnya, illegal logging di Riau sampai dengan pencopotan Kapolda,” tutur Laode.

Pada akhir pemaparannya, ia memberi nilai kerja pemerintahan SBY. “Saya beri nilai paling tinggi untuk pemerintahan SBY tidak lebih dari 6,” kata Laode.

Sumber : Kompas Cyber Media